Peran Muhammadiyah dalam Politik

Judul: Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi
Pengarang: Syaifullah
Penerbit: Pustaka Utama Grafiti,1997
Tebal: xxix + 298 halaman
Peresensi: Sutejo *
Kompas, 15 Mei 1997

TRAGEDI yang dialami Amien Rais “tergelincir” dari kursi Ketua Dewan Pakar ICMI bukanlah tragedi “politik” Muhammadiyah. Pertama, karena ICMI tidak ada “sangkut pautnya” secara organisatoris dengan politik. Kedua, Muhammadiyah pun bukan sebuah partai politik. Meski keduanya, “geliat-lakunya” berinspirasi dan beraspirasi politik. Dan ini, berbeda dengan Masyumi yang dibubarkan Presiden Soekarno di zaman Orde Lama, sehingga Muhammadiyah sebagai sayap utamanya: patah! Berbeda lagi dengan NU, yang pernah menjadi parpol dominan –pasca Masyumi dibredel- namun tergelincir di panggung Orde Baru yang licin.

Buku Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi ini memang tidak berbicara masalah peran politiknya di pantas Orde Baru. Tapi merupakan deskripsi dan eksposisi historis di masa demokrasi liberal dan terpimpin. Secara historis karenanya, Muhammadiyah punya pengalaman pahit-getir selama menjadi sayap Masyumi.
***

BERASAL dari tesis pasca sarjana Syaifullah di IAIN Syarif Hidayatullah, pada prinsipnya buku ini menyorot tiga corak perilaku politik Muhammadiyah, yang tercermin pada bab empat (hlm. 141-214). Dan pada salah satu sub-bab Dinamika Hubungan Muhammadiyah-Masyumi, secara kronologis bisa disimak bagaimana kemesraan itu tercipta, “konflik-kerenggangan” sebelum akhirnya ending “perceraian”-nya.

Corak pertama Muhammadiyah adalah revivalisme formal legalistik. Ini juga corak golongan Islam secara umum. Secara historis, momen itu mengagendakan dua persoalan penting: penentuan Islam sebagai dasar negara (sidang BPUPKI)  dan persyaratan agama Islam bagi presiden dan wakil presiden (sidang BPUPKI 14 Juli 1945).

Pascapemilu 1955 revivalisme ini semakin tampak kental pada sidang tanwir 1956 Kaliurang, Yogyakarta. Pada sidang itu muncullah empat pemikiran politik Muhammadiyah. Pertama, mereka yang menghendaki putusnya hubungan dengan Masyumi kemudian menjadikan Muhammadiyah sebagai parpol. Kedua, mereka yang menghendaki putusnya hubungan dengan Masyumi namun tidak menjadikan Muhammadiyah parpol, tetapi memberikan kebebasan berpolitik individu. Ketiga, mereka yang menghendaki putus, menjadikan Muhammadiyah parpol, dan menjalin hubungan dengan parpol Islam lain untuk membentuk federasi. Sedangkan pemikiran keempat, tetap menginginkan jalinan hubungan Muhammadiyah dengan Masyumi.
Corak revivalisme Muhammadiyah ini terwakili dengan munculnya tokoh-tokoh puncak seperti Prof. A. Kahar Muzakkir, KH Mas Mansur, Dr Sukiman Wirjosandjojo, Ki Bagus Hadi Kusumo dalam mengukir landasan negara (hlm. 223).

Corak kedua adalah modernis. Ini merupakan corak perilaku politik Muhammadiyah yang menginginkannya sebagai gerakan nonpolitik namun tidak antipolitik. Hal ini didasari rasional bahwa Muhammadiyah dalam mencapai cita-citanya berpijak pada dua titik gerakan: pembaharuan ajaran Islam dan kemenangan dunia Islam. Di samping, pentingnya wadah politik di luar Muhammadiyah. Karena itu, –urusan politik- harus didasarkan pada strategi jangka panjang (hlm. 225, 230-234). Khittah Ponorogo (1969) karenanya, menjadi cermin penting corak modernisme politik Muhammadiyah pada awal Orde Baru. Namun prakteknya kemudian berakhir setelah adanya kebijakan politik Muhammadiyah dalam Muktamar Muhammadiyah ke-38 (1971) di Ujungpandang –kembali ke corak survivalisme- (hlm. 234).

Dan, di sinilah tampaknya, bisa dipahami bahwa tergelincirnya Amien Rais –bukan karena peran politik Muhammadiyah- namun lebih pada kevokalannya akan analisis politik terhadap Busang, Freeport, dan kerusuhan yang terjadi di Tanah Air beberapa waktu lalu.

Tak pelak, hal itu menimbulkan banyak pihak cemas dan merinding. Dr H Nasri Rustam karenanya, perlu mengirimkan nasihat terbuka melalui surat pembaca di Forum (No 21/V/ 1997). Katanya, sebagai ketua umum PP Muhammadiyah, seyogyanya kebebasan pribadinya untuk bicara (tajam) harus disesuaikan dengan kultur Muhammadiyah yang sejuk. Agar Muhammadiyah tidak terkena getahnya. Begitu pula dengan posisinya sebagai Ketua Dewan Pakar ICMI. Sebaliknya jika masih ingin bicara lantang sebagai pribadi, sebaiknya perlu mempertimbangkan kedua posisi terhormat yang sekaligus bermanfaat buat Bung Amien Rais. Karena itu, dengan kerangka “corak perilaku modernis” ini tampaknya memang membutuhkan perilaku “kompromis” terhadap realitas modern.

Akankah fenomena Amien Rais menjadi simbol bergesernya perilaku politik baru bagi Muhammadiyah? (Wallahu a’ lam). Hanya sebagai ormas yang punya strategi dari atas ke bawah, kondisi yang sejuk dan adem ayem, hakikatnya  bukan refleksi yang modern. Sebab, agama sebagai suatu “aqidah” –yang kebenaranya diakui berasal dari Allah- menuntut pelakunya mampu berperan secara politis: memilih jadi oposan atau sekadar legitimator. Karena itu, ayat Allah yang mengatakan, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya) dan ulul amri di antara kamu.” (QS 4:59), hematnya bukanlah keharusan tunduk tanpa melakukan “kritik” dan melakukan “perlawanan”.

Akhirnya, corak ketiga perilaku politik Muhammadiyah adalah  sekularisme. Yakni: yang menghendaki Muhammadiyah menjadi partai politik. Secara historis, corak ini selalu gagal karena –menurut Syaifullah- tidak punya alasan historis yang kuat di satu sisi, sebaliknya karena kuatnya akar survivalisme dan modernisme pada sisi yang lain (hlm.  236).
***

BUKU ini, memang tidak memaparkan ikhwal politik Muhammadiyah mutakhir, namun pelajaran penting yang bisa dipetik adalah semangat dari Khittah Ponorogo (1969), benar-benar terimplementasi pada realitas kehidupan politik Muhammadiyah di Indonesia. Tak heran, jika Muhammadiyah kemudian bisa menyusup di berbagai dahan dan ranting birokrasi Indonesia.

Sebaliknya, peran dominan politik NU di zaman demokrasi terpimpin tampaknya yang harus ikhlas hanya menjadi akar dan tak pernak sampai di dahan dan ranting Orde Baru. Karena itu strategi NU kembali ke Khittah 1926 misalnya, bisa menjadi pesawat supersonik untuk mengejar ketinggalannya. Dan, inilah barangkali yang seperti dikatakan oleh Nurcholis Madjid, Islam akan bisa maju karena punya dua sayap. Persoalannya tentu bagaimana memelihara agar sayap ini tida patah? Jawabanya adalah dengan Khittah 1926 dan Khittah Ponorogo (1969).

*) Sutejo atau S Tedjo Kusumo, dosen Kopertis VII Surabaya, tinggal di Ponorogo, Jawa Timur
Dijumput dari:  http://sastra-indonesia.com/2013/01/peran-muhammadiyah-dalam-politik/