Demokrasi di Babak “Goro-goro”

Judul : Titik Nadir Demokrasi
Pengarang: Emha Ainun Nadjib
Penerbit: Zaituna, November 1997
Tebal: xvi + 368 halaman
Peresensi :  Sutejo *
Kompas, 27 April 1997

ADAM Schwarz dalam bukunya berjudul A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s (1994), mensinyalir bahwa tiada aturan-aturan yang jelas tentang apa yang disebut dengan pelanggaran atau kepatutan di bidang politik di masa Orde Baru: hak sosial rakyat dan individu dalam demokratisasi. Tujuan hukum, tulisnya, bukan untuk menjunjung hukum tapi untuk menjunjung kemauan pemerintah.

Fokus demokratisasi di Indonesia, dalam era mutakhir, sangat tergantung pada bagaimana suksesi berlangsung. Karenanya, proses tawar-menawar berlangsung tertutup: pejabat eksekutif, ABRI, usahawan besar, politik Islam, kaum cendekiawan, dan kalangan yang berkepentingan di luar negeri. Problem (dilema?) terbesar Indonesia adalah bagaimana perlunya perencanaan arif dan terbuka di tengah-tengah semakin tertutupnya kemungkinan perencanaan yang demikian – karena sifat patrimonial dari sumbu kekuasaan Orde Baru.

Format politik Orde Baru telah tersusun sedemikian rupa sejak 1969 dan siapa pun yang menggantikannya (1998 atau 2003) –tentu– bobot dan kharismanya akan terjadi kesenjangan yang tajam.

Hal-hal itulah dalam anasir-anasir Emha pada Titik Nadir Demokrasi, mengalami pendalaman dan penggalian yang “menggigit”. Sebuah potret kesunyian manusia di tengah-tengah hiruk pikuk manipulasi demokrasi. Karena itu, dia mensiniskan bahwa potret manusia macam Bambang Warih dan Bintang Pamungkas yang GR jadi wakil rakyat (hal. 216-217).

***

MENCERMATI Titik Nadir Demokrasi, seperti membaca kolom dan tulisan Emha di berbagai media: Tiras, Gatra, Matra, Forum Keadilan, Sinar Target, Bernas, dan Kedaulatan Rakyat. Satu bab yang paling menarik dari buku ini adalah Gara-gara (Goro-Goro?). Kalau Goro-Goro dalam pakem Pewayangan adalah sebuah babak di mana kekacauan (chaos?) terjadi pada kalangan pangreh praja: sinema chaos yang diperdalam dengan menyatunya rohaniawan dengan penguasa, yang tak punya lagi suara kritis, rohaniawannya tan bangkit anemu, manjing praja, minta pitulungane ratu (lari ke keraton minta pertolongan raja) maka Goro-Goro dalam Titik Nadir Demokrasi hakikatnya juga presentasi dan refleksi kritis dari  fenomena kekacauan kehidupan politik dan demokrasi di Republik yang keratonis dalam bahasa Emha ini.

Goro-Goro karenanya memotret panca-tema absurdis di jalan lingkar demokrasi-PDI: Mega dan Mendung, Ijazah buat Megawati, Tak Kan Lari Mega Dibuang, Demokrasi, Bumbu dan Transaksi, serta Bunker-Bunker Demokrasi. Sekaligus puncak (komplikasi) dari prahara demokrasi yang membutuhkan kehadiran seorang Semar. Dalam ideologi wayang, kehadiran Semar beserta punakawan lain: Gareng, Petruk, dan Bagong adalah semacam modus-metodologis untuk meleraikan chaos para ksatria yang alpa. Karena sebutan pono bagi mereka adalah sebuah metafor untuk memahami sesuatu dengan hening untuk mencapai kesempurnaan. Tapi dalam bagian ini, Emha tidak mau “menghadirkan” Semar.

Goro-Goro buku ini, lebih mengarah pada upaya reportase dari kekacauan demokrasi politik itu sendiri, yang karenanya Semar –yang hakikatnya adalah rakyat– biarlah akan bicara dan hadir dengan sendirinya. Dalam Mega dan Mendung misalnya (hal. 219-227), bagaimana penulis sendiri melakukan semacam “tawar-menawar” dari kebimbangannya sebagai “orang yang tahu” atas kenadiran demokrasi-politik. Semula judul yang dikehendaki adalah The Untouchable dan Sindroma Drestajumena.

The Untouchable, menurut Emha, semacam instrumen untuk menjelaskan sesuatu yang diketahuinya persis, namun karena berbagai pertimbangan –politis dan kultural– terpaksa tak bisa dipaparkan. Sebab, ia menjadi semacam kias dari potret obrolan sehari-hari yang suka menuding “rekayasa” dan “dalang di balik peristiwa”, namun semuanya nyaris tak terbahasakan pada ujungnya.

Sedang Sindroma Drestajumena pada hakikatnya adalah elegi politik-demokrasi yang ditransfer dari alam pewayangan. Elegi itu berawal dari tidak diakuinya Drestajumena (titisan Prabu Bambang Ekalaya) sebagai cantrik Durna. Karena itu ia membuat patung Durna dan bersemedi di hadapannya. Walhasil, ia lebih sakti ketimbang cantrik-cantrik resmi Durna.

Konflik terjadi ketika skandal seks Arjuna dengan permaisuri Ekalaya. Mereka duel, Arjuna tumpas. Namun ini menyalahi skenario Dewa, sehingga Arjuna dihidupkan kembali oleh Kresna – mandataris utama “suprastruktur kekuasaan alam semesta”. Tapi Arjuna ogah hidup kalau Ekalaya tidak mati. Maka Kresna pun menyamar jadi Durna: membunuh Ekalaya.

Fokus permasalahannya adalah tahunya si Ekalaya bahwa si pembunuh adalah Durna, bukan Kresna. Karenanya, generasi penerus Ekalaya akan dendam kesumat kepada Durna: orang yang sama sekali tak bersalah! Kresno sendiri  -yang licik itu– tetap menjadi super hero yang gemerlap eksistensinya. Dengan serius Emha kemudian bertanya, “Siapa Durna, siapa Kresna, dan siapa Ekalaya? Bukankah kita harus siap dengan kewaspadaan pertanyaan semacam itu dalam melihat apa dan siapa pun saja di sekitar kita, apalagi jika itu menyangkut masalah-masalah besar nasional?” (hal. 223).

***

MAKA sekadar inventarisasi dari Goro-Goro Indonesia mutakhir, para pangreh praja bersembunyi di balik eufemisme dan arbiter-nya bahasa: “Ada dalangnya” (kerusuhan Tasikmalaya), penyimpangan prosedur (kasus Adi Andoyo), “penghinaan Presiden” (kasus Bintang Pamungkas), “gerakan makar” dengan “sejumlah orang hilang” (kasus 27 Juli), “penyalahgunaan wewenang” (kasus Eddy Tansil) dan sebagainya. Yang semuanya sebenarnya, dalam bahasa Emha bermuara pada narkotika kebudayaan Indonesia.

Dan inilah ironisnya, ketika masyarakat madani (civil society) yang lazim disebut voluntary organization –LSM untuk sebutan Indonesia– gencar melakukan semacam pemberdayaan (empowering) masyarakat di satu sisi, dan melakukan advokasi terhadap pemerintah terhadap berbagai policy pada sisi yang lain. Pemerintah sendiri dengan “angkuh” menembakkan peluru pamungkas: kegiatan makar, komunis, anasionalis. Pada hal sesungguhnya, LSM (civil society?) dalam bahasa Peter Berger jelas-jelas sebagai “institusi perantara” (intermediary institution)!

Dengan demikian, membaca tulisan-tulisan Emha dalam Titik Nadir Demokrasi ini menjadi semacam media alternatif karena buntunya multi-akses yang ada. Semacam pencerahan jiwa dalam teori Katarsis. Sebagaimana lazimnya buku-buku Emha, sarat dengan diksi Arab dan Inggris –acapkali juga idiom khusus–, maka tanpa bekal bahasa yang “cukup” tentu akan menyulitkan para pembaca yang awam. Sebab sebagaimana Mohammad Sobary, yang pernah me-rehal Markesot Bertutur, dengan rendah hati bilang pada mulanya dia mengalami kesulitan memahaminya. Bagaimana dengan Anda? Gampang, cukup sesekali nyerupit kopi hangat, berkernyit, dan cekikikan seperti “perawan-perawan” yang menunggu “pinangan”.

*) Sutejo atau S. Tedjo Kusumo, dosen Kopertis VII Surabaya, tinggal di Ponorogo
Dijumput dari:  http://sastra-indonesia.com/2012/11/demokrasi-di-babak-goro-goro/