Menimbang Dakwah Politik Amien Rais

Judul Buku: Ada Udang di Balik Busang: Dokumentasi Pers Kasus Amien Rais
Penyunting: Hamid Basyaib, Ibrahim Ali-Fauzi
Penerbit: Mizan, Juni 1997
Tebal: xiv + 475 halaman
Peresensi: Sutejo *
Merdeka, 19 Okt 1997

ADA yang bilang bahwa kritik nahi munkar Amien Rais adalah sebuah permainan high politic. Ada juga yang menganggap hal itu sebagai panggilan nuraninya sebagai intelektual (Arief Budiman). Sementara Th. Sumartana berpendapat bahwa Amien Rais telah mewakili suara moral yang bersih dan berani.

Dakwah politik-kritiknya tentang Busang, Freeport, dan kerusuhan sosial yang merebak di Tanah Air, tak pelak menjadi perhatian serius banyak kalangan: pemerintah sendiri sebagai ‘terdakwa’, pengamat politik, ormas, dan ICMI serta Muhammadiyah sendiri sebagai organisasi tempat Amien Rais menduduki ‘kursi emas’.

Fenomena ini mengingatkan akan sinyalemen yang pernah diungkapkan filosof Spanyol, Jose Ortega Y. Gasset (1883-1955) yang pernah mengungkapkan bahwa terheran-heran, kagum yang berarti mulai memahami sebagai sebuah sport, kemewahan, yang khas bagi seorang intelektual. Kalau Amien Rais ‘terheran-heran’ ketika berkunjung ke Kuala Kencana (Irja) –atas undangan Manajemen & Himpunan Masyarakat Muslim PT Freeport Indonesia– untuk meresmikan masjid seharga Rp5,2 miliar, maka keheranannya bukan disebabkan oleh kepedulian perusahaan asing itu pada kegiatan ibadah, tetapi pada perpanjangan kontrak kerja (KK) Freeport yang sudah diulur 30 tahun mendatang. Plus, bisa diulur lagi 2X10 tahun. Pada hal, seperempat abad berlalu, kata Amien Rais, penambangan emas saja sudah menghasilkan Rp400 triliun yang digotong orang asing (Amerika).

Dalam definisi Amien Rais, itu sebuah penyimpangan (baca: inskonstitusional). Inskonstitusional itu tampak pada bagaimana ‘kekuasaan’ yang diulurkan pada perusahaan asing dalam mengeruk kekayaan alam. Padahal UUD ’45 (pasal 33) –dengan tegas dan jelas– mengamanatkan agar seluruh kekayaan alam (natural resources) yang berada dalam perut bumi dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (hal. 3).

Sejak 1973 –dalam kalkulasinya–, Freeport telah menambang emas, perak, dan tembaga di bumi Irian Jaya setiap hari 125.000 ton bijih tambang diruntuhkan dengan hasil konsentrat kurang lebih 6.000 ton. Setiap ton konsentrat mengandung 300 kg tembaga, 60 gram perak, dan 30 gram emas.

Selama seperempat abad karenanya, kekayaan bangsa Indonesia sudah digotong ke luar negeri lebih 1.620 ton emas, 3.240 ton perak, dan 162 juta ton tembaga. Sekian ton emas itu jika dirupiahkan dengan harga sekarang kurang lebih Rp400 triliun. Belum nilai perak dan tembaga (hal. 5). Realita lain, 60 juta ha hutan tropis kita ternyata hanya dikuasai segelintir oknum, yang menguasai HPH (baca: ‘Hak Pengrusakan Hutan’).

Di zama Orde Lama saja –yang begitu kita benci– negara telah melakukan proteksi kuat melalui Soekarno dan Chairul Saleh. Ironisnya, di masa Orde Baru, justru berbagai kekayaan negara tak terlindungi (hal.11).

Dewasa ini, kedhaliman ekonomi itu benar-benar kasat mata, kata Amien Rais. Penguasaan usaha bisnis pada segelintir orang –melalui berbagai fasilitas– ,diakui atau tidak berdampak pada semakin melebarnya kesenjangan sosial ekonomi. Ekonomi-bisnis di Indonesia karenanya, tumbuh seperti pohon raksasa yang sangat rimbun daunnya, sehingga sinar matahari pun tidak bisa menembus tanah. Pengusaha menengah dan kecil hanya bisa melata tanpa daya di bawah pohon itu. Bahkan, untuk menghirup sinar matahari pun tidak. Itu jelas sangat memalukan. Betul-betul memalukan. Dengan agak emosional, Amien Rais bilang, “Itu sudah menjijikkan. Tingkat kolusi sangat luar biasa.” (hal. 10).

Amien Rais juga melontarkan kritik tentang korupsi yang sudah begitu akut di Indonesia. Dengan argumentatif dia mendeskripsikan korupsi menjadi empat jenis utama. Pertama, korupsi ekstortif, yakni korupsi yang berupa sogokan pengusaha kepada penguasa secara meluas. Kedua, korupsi manipulatif, yakni munculnya peraturan perundangan yang sebetulnya tidak dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi lebih untuk kepentingan kelompok-kelompok ekonomi yang kapitalistik. Ketiga, korupsi nepotis, yakni memrioritasan terhadap anak, menantu, keponakan, cucu, ipar, istri, dalam berbagai hal. Dan keempat, korupsi subversif, yakni mereka yang melakukan perampokan kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing.

Dan genre korupsi terakhir inilah, dalam bahasa sinis Amien Rais disebutnya dengan ‘mbah’-nya korupsi dibandingkan dengan seorang pemuda kita yang dituduh menghina ideologi negara, menyebarkan huru-hara dan lain-lain (hal.13-14).

Hal-hal itulah yang diungkapkan dalam bagian pertama: Sesudah ‘Inkonstitusional’ Amien Rais. Bab yang sangat menarik karena berisi pengungkapan dan analisis spontan, namun kritis dan jitu. Sebuah hasil wawancara dan kliping berita/kolom dari berbagai media, seperti Republika, Forum, Tiras, dan Umat.

Secara kronologis, hal itu disambung pada bagian-bagian berikutnya yang tak kalah menarik: Akhirnya Dia Harus Tukar Bantal (II); Tentang Isu Surat Amien Rais Kepada Pak Harto (III); Dari Kwik hingga Kayam (IV); dan Skandal Busang Terungkap Gamblang (V).

Pada bagian kedua, terungkap juga tentang politik nahi munkar-nya yang berbenturan keras dengan ‘kelompok kemapanan ICMI’. Amien Rais menyebutnya dengan “anggota inner circle” yang begitu pandai mendesakkan opini kepada figur sentral (hal. 112). Dan inilah, realita yang juga dikritik tajam. Dia begitu mengharapkan ICMI betul-betul menjadi broad based, bukan narrow based (hal. 138).

Bagian ketiga, menguak seluk-beluk mundurnya Amien Rais dari Ketua Dewan Pakar ICMI dan isu pemanfaatannya oleh pihak-pihak lain (baca: Lukman Harun) yang ingin mendongkelnya dari kursi Ketua Umum PP Muhammadiyah (hal. 223). Isu ini pun melahirkan pro-kontra, demo mahasiswa, dan komentar banyak pengamat  –yang secara general–  mendukung prinsip wama ‘alaina illal balaghul mubin-nya Amien Rais.

Bagian keempat, merupakan kumpulan opini/esai pengamat dari berbagai kalangan yang dimuat media massa, seperti Kompas, Forum Keadilan, Republika, Media Indonesia, Merdeka, Jawa Pos, Suara Merdeka, Gatra, Detektif & Romantika, Kedaulatan rakyat, Umat, dan Suara Karya (Hal. 253-388). Mereka menganalisis dari berbagai visi dan misi: pro dan kontra dari point of view politik, ekonomi, sosial, agama, dan ‘pendidikan politik’ rakyat.

Buku ini ditutup dengan bagian misterius: berakhirnya mega-kolusi Busang yang merusak citra Indonesia di mata dunia Internasional. Karenanya, Busang melengkapi agenda internasional tentang Indonesia setelah selingkuh Bapindo-Eddy Tanzil dan kolusi akbar James Riady ‘Lippo’-Clinton. Sebuah potret buram yang – boleh jadi – “menyeramkan” masa depan bangsa.

Sebagai buku “semi politik”. Ada Udang di Balik Busang ini menjadi sangat menarik, karena sifatnya yang populer, luwes, argumentatif, dan berskala internasional. Apalagi, menyangkut kepentingan sebagian besar rakyat Indonesia. Berisi kumpulan berita-berita (hardnews), rangkuman yang mendalam dari majalah berita mingguan dan dwimingguan. Plus, wawancara dengan berbagai media, dilengkapi berbagai artikel/opini berbobot yang membahasnya. Dan perbedaan pandangan dari ahli yang membahas menjadi cermin arif yang akan mengantarkan pada sunatullah.

*) Sutejo atau S. Tedjo Kusumo, dosen Kopertis VII Surabaya, tinggal di Ponorogo, Jawa Timur.
Dijumput dari:  http://sastra-indonesia.com/2013/02/menimbang-dakwah-politik-amien-rais/