Otonomi Pendidikan antara Harapan dan Kecemasan

Sutejo
Radar Madiun, 1 Feb 2001

Dalam implementasi paradigma baru di pendidikan tinggi, yang disusun oleh Task Face Pendidikan Tinggi, bahwa yang dimaksud otonomi dan kebebasan akademik, adalah otonomi yang merupakan hak dan kewenangan. Yang diberikan oleh pihak yang berwenang atau pemerintah, kepada suatu lingkungan masyarakat, himpunan atau badan resmi lain untuk menyelenggarakan fungsinya secara mandiri. Selama hal tersebut tidak bertentangan dengan dengan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum, dalam masyarakat. Sedangkan kebebasan akademik sendiri, dimaksudkan sebagai kebebasan yang ada pada civitas akademika, dalam melaksanakan tugas dan kegiatan fungsionalnya. yakni pendidikan dan penelitian ilmiah (1999:16-17).

Reformasi Mental, Kunci Sukses Otonomi Daerah

Sutejo *
Radar Madiun, 19 Okt 2000

Pada Akhir bulan lalu, LIPI bersama kedutaan besar Perancis di Jakarta, mengadakan workshop internasional tentang otonomisasi di Indonesia. Dari workshop tersebut, terbesit bagaimana sikap pesimistis masyarakat dan peneliti dalam menyikapi pelaksanaan otonomisasi daerah. Sikap pesimis ini, paling tidak tercermin di antara pembicara macam Deddy Supriyadi Bratakusumah, Dr. Soedjati Djiwandono, Dr. Andi Alfian Malarangeng, Dr. Syamsudin Harris, dan Dr. Andree Feillard dari Perancis.

Kesiapan Budaya Menyongsong Otonomi Daerah

Sutejo
Radar Madiun, 3 Okt 2000

Ketika reformasi bergelombang bak laut lepas, maka batu karang yang bernama status quo terkikis. Keangkuhan batu-batu pantai Orde Baru pecah oleh dahsyatnya dentuman ombak. Namun sayang, laut reformasi belum berhasil mengantarkan perahu idaman nurani bernama perubahan. Yang ada, nahkoda-nahkoda oportunistik yang mengibarkan bendera arogansi kekuasaan baru. Kalau begitu, untuk apa gelombang reformasi ini mengalun? Untuk apa kita bermimpi tentang dewa keadilan dalam mimpi yang kelam? Untuk apa kita berbicara demokrasi, kalau nurani kita terselip nadi-nadi Fir’aun, Korun, dan mungkin Dajjal yang anti demokrasi?

Pendidikan dalam Bingkai Otonomi Daerah (3 Habis)

Sutejo *
Radar Madiun, 8 Nov 2000

Dalam menyongsong desentralisasi pendidikan mulai 1 Januari 2001 mendatang, maka menjadi penting untuk mendiskusikan “alternatif kebijakan” pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomisasi pendidikan.
Pertama, merger dan “restrukturisasi” Depdiknas dan Cabang Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Paradigma ini, sebelum 1 Januari 2001 mutlak dilaksanakan. Merger dua atap menjadi satu atap dinas, akan menjadi persoalan alami, yang membawa konsekuensi dan resiko kepegawaian tersendiri. Untuk itu, kearifan dan profesionalisasi personal birokrasi daerah menjadi jawaban pertama dalam menempatkan persona-personanya.

Pendidikan dalam Bingkai Otonomi Daerah (2)

Sutejo *
Radar Madiun, 7 Nov 2000

Jika mencermati kewenangan Dati II dalam pelaksanaan otonomisasi pendidikan di atas, maka pemerintah daerah memiliki peluang dan tantangan yang sama besarnya. Boleh jadi peluang yang diisyaratkan itu menjadi harapan emas, namun tantangan yang terjadi di lapangan menjadi isyarat kecemasan tersendiri. Bagaimana daerah mampu menerjemahkan isyarat Agenda Jakarta 2000, misalnya ke dalam policy, visi, dan misi pendidikan daerah, melalui muatan lokal adalah problema tersendiri yang tidak mudah.

Pendidikan dalam Bingkai Otonomi Daerah (1)

Sutejo *
Radar Madiun, 4 Nov 2000

Pelaksanaan program otonomi daerah tak dapat ditunda lagi. Menurut rencana akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001. Hal ini sesuai dengan amanat Ketetapan (TAP) IV/MPR/2000, tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. UU No. 2 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Dalam salah satu pasalnya, dikemukakan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja (pasal 11). Pada tulisan ini, akan dikaji satu poin saja dari “kewajiban” daerah dalam melaksanakan otonomi, yakni otonomisasi pendidikan. Sudah siapkah daerah Dati II melaksanakannya? Sementara, waktu pengguliran operasionalisasi otda sendiri kurang lebih tinggal dua bulan.